TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman, mengatakan draf tuntutan politik Aliansi Keumatan Partai Koalisi Pendukung Calon Presiden Prabowo Subianto yang dibeberkan oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra merupakan rancangan lama yang batal dipakai.
Baca: Yusril Sebut Alumni 212 Ikut Susun Tuntutan Politik untuk Prabowo
"Itu bukan draf yang kami bahas. Draf itu enggak jadi dipakai," kata Munarman saat dihubungi Tempo pada Jumat, 9 November 2018. Sebelumnya, pada 8 November, Yusril memberikann salinan draf tuntutan politik itu kepada Tempo.
Draf dua halaman itu berisi lima poin tuntutan kerja sama. Pada salah satu poin itu disebutkan bahwa partai harus saling membantu untuk mendapatkan suara minimal 4 persen sesuai dengan ambang batas parlemen.
Menurut Munarman, draf ini kurang komprehensif. Maka, ia mengatakan tim penyusun yang mayoritas adalah ulama Ijtima mengubah isi poin-poin tersebut. Munarman enggan memaparkan poin-poin yang diubah. Ia hanya menyebut, draf baru itu lebih detail dan merujuk pada hal-hal bersifat operasional.
Simak: Yusril Soal Prabowo: Dukung Terus Tapi Enggak Ada Dukungan Balik
Draf baru ini juga masih menyertakan PBB, partai besutan Yusril Ihza, sebagai koalisi pendukung Prabowo - Sandiaga. Kini, draf telah sampai di tangan Rizieq Shihab untuk selanjutnya diteruskan ke Prabowo. "Rabu pekan lalu saya sampaikan ke Habib Rizieq di Arab Saudi. Habib bilang bagus," kata dia.
