5 Tuntutan Aliansi untuk Prabowo versi Yusril - Rizieq Shihab Cs

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra (kanan) dan Refly Harun (kiri) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 Oktober 2017. Rapat ini membahas masukan terkait RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Ormas menjadi Undang-Undang. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra (kanan) dan Refly Harun (kiri) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 Oktober 2017. Rapat ini membahas masukan terkait RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Ormas menjadi Undang-Undang. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    1. Bahwa dalam sistem perhitungan suara pemilihan legislatif yang cenderung menguntungkan partai politik besar, maka aliansi memandang penting untuk membantu setiap partai politik mendapatkan suara minimal sebesar 4 persen sesuai dengan ambang batas parlemen (parlimantary threshold) sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 415 UU Pemilu.

    2. Bahwa untuk menghindari terjadinya saling gesekan dan bahkan konflik diantara calon legislatif dari partai politik pendukung pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dalam memperebutkan suara di daerah pemilihan, maka aliansi memandang penting untuk perlunya dilakukan pemetaan potensi perolehan suara partai politik di setiap daerah pemilihan. Dengan pemetaan ini, diharapkan dapat diketahui secara lebih mikro berapa jumlah wakil legislatif yang dapat diraih partai politik pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dan dari partai apa saja. Sehingga dapat dibangun langkah-langkah untuk memperluas ceruk suara pada daerah pemilihan yang potensi suaranya terbatas


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Edy Rahmayadi Mundur dari PSSI dengan Catatan Prestasi Buruk

    Edy Rahmayadi menegaskan mundur dari jabatan ketua umum PSSI, pada 20 Januari 2019, tanpa tekanan siapa pun. Dia mangaku gagal mengurus PSSI.