Bawaslu Ungkap Poin Pelanggaran Iklan Penggalangan Dana Jokowi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Konferensi pers komisioner Badan Pengawas Pemilu tentang pembukaan Electoral Studies Program dalam rangka penyelenggaraan Pilkada 2018 di Hotel Marlynn Park, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. Acara ini diadakan oleh Bawaslu. Tempo/Rezki Alvionitasari.

    Konferensi pers komisioner Badan Pengawas Pemilu tentang pembukaan Electoral Studies Program dalam rangka penyelenggaraan Pilkada 2018 di Hotel Marlynn Park, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. Acara ini diadakan oleh Bawaslu. Tempo/Rezki Alvionitasari.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Badan Pengawas Pemilu Mochammad Afifuddin mengatakan kampanye pada iklan dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi - Ma'ruf Amin dalam sejumlah surat kabar adalah pelanggaran citra diri.

    "Dugaan pelanggaran kampanyenya adalah citra diri," kata Afif saat ditemui di Restoran Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Oktober 2018.

    Baca: Timses Jokowi - Ma'ruf Setop Iklan Penggalangan Dana di Media

    Alasannya, kata Afif, adanya foto Jokowi-Ma'ruf beserta nomor urut yang dimuat dalam iklan di koran Media Indonesia dan Koran Sindo. Iklan tersebut memuat penggalangan dana kampanye untuk pasangan Jokowi Ma'aruf Amin.

    Saat ini, kata Afif, tim Bawaslu masih mendalami dugaan pelanggaran tersebut. Pihaknya pun sudah meminta keterangan ke pihak media terkait untuk memberikan keterangan. "Tim sudah ke lapangan, kemarin baru bisa bertemu dengan pihak Media Indonesia," ujarnya.

    Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, berdalih iklan tersebut bukan kampanye melainkan sosialisasi nomor rekening kepada pendukung Jokowi-Ma'ruf. "Tujuannya adalah mensosialisasi rekening khusus dana kampanye," kata dia.

    Baca: Bawaslu: Iklan Penggalangan Dana Jokowi - Ma'ruf Melanggar Aturan

    Menurut Karding, tim kampanye masih memasang iklan tersebut kemarin. Jika dinilai melanggar, kata dia, maka seharusnya Bawaslu memberikan imbauan terlebih dulu.

    Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan, iklan penggalangan dana kampanye itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kampanye karena berada di luar masa kampanye di media massa. "Artinya, kampanye di media di luar kerangka 21 hari sebelum pencoblosan, menurut undang-undang itu melanggar," kata dia.

    la mengatakan kampanye di media cetak maupun elektronik baru bisa dilakukan 21 hari sebelum hari pemungutan suara. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. la pun menyerahkan penanganan dugaan pelanggaran tim Jokowi - Ma'ruf kepada Bawaslu.

    Baca: KPU Sebut Iklan Jokowi - Ma'ruf Pelanggaran Kampanye


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Deretan Kasus Abu Bakar Baasyir, dari Radikalisme ke Terorisme

    Abu Bakar Baasyir dikabarkan akan mendapatkan status bebas. Ini kasus-kasus hukum terkait radikalisme dan terorisme yang menimpa Abu Bakar Baasyir.