Setelah Terima Aduan Kubu Jokowi, Ini yang Dilakukan KPAI

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Viral video siswa berseragam Pramuka teriak slogan 2019 Ganti Presiden. Foto/twitter.com

    Viral video siswa berseragam Pramuka teriak slogan 2019 Ganti Presiden. Foto/twitter.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima laporan Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Jokowi - Ma'ruf terkait pelibatan anak-anak dalam kegiatan politik. TKN KIK menyinggung dua kasus, salah satunya beraitan dengan aksi video anak-anak berseragam Pramuka berteriak ganti presiden 2019, yang viral di media sosial.

    Baca: Tim Jokowi Adukan Video Pramuka Teriak Ganti Presiden ke KPAI

    Komisioner KPAI, Sitti Hikmawatty, dalam siaran persnya pada Jumat, 19 Oktober 2018, mengatakan laporan tersebut disampaikan oleh Direktur Hukum dan Advokasi Irfan Pulungan. Irfan melapor bersama mantan komisioner KPAI, Erlinda kemarin, Kamis, 18 Oktober 2018.

    Dalam laporannya, menurut Sitti, Irfan menduga ada pelibatan anak dalam kegiatan politik. Musababnya, dalam video Pramuka itu, anak-anak disinyalir diarahkan untuk mendukung pihak tertentu.

    Hal tersebut dinilai berseberangan dengan kegiatan perlindungan anak. Sebelumnya, KPAI telah merinci klasifikasi kegiatan politik yang melibatkan anak. Dua di antaranya adalah menyuruh anak mendukung kandidat pemilihan umum dan membenci partai politik.

    Baca juga: Viral Murid Berseragam Pramuka Diajak Yel-yel 2019 Ganti Presiden

    Sitti mengatakan norma untuk melindungi anam-anak ini tertuang dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal itu menyebut, anak memiliki hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik. “Tidak terdapat ancaman pidana dalam pasal ini,” ujar Sitti.

    Menanggapi laporan ini, KPAI akan menelaah dan berkoordinasi dengan aparatur. Saat ini, KPAI baru memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk dimintai klarifikasi. Hasil klarifikasi itu nanti bakal ditindaklanjuti.

    Adapun pelaku kegiatan politik yang melibatkan anak-anak ini memang berpotensi terancam pidana. Sebab, pelaku telah melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang itu dikatakan bahwa fasilitas pendidikan tidak boleh dipakai untuk medium berkampanye politik. KPAI akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan kegiatan pelanggaran hukum yang mengandung unsur pidana pada kegiatan politik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.