Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Ratna Sarumpaet, Timses Jokowi: Politik Victimisasi itu Kuno

image-gnews
Aktivis Ratna Sarumpaet saat konfrensi pers terkait berita bohong soal Pengeroyokan yang terjadi pada dirinya, Rabu, 3 Oktober 2018 di Jakarta Timur. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ
Aktivis Ratna Sarumpaet saat konfrensi pers terkait berita bohong soal Pengeroyokan yang terjadi pada dirinya, Rabu, 3 Oktober 2018 di Jakarta Timur. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Tim Kampanye Nasional Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin, Johnny G. Plate, memberikan tanggapannya soal kabar bohong (hoax) yang dibuat Ratna Sarumpaet. Menurut Johnny, Ratna telah menggunakan cara berpolitik gaya kuno.

Baca: Setelah Ratna Sarumpaet Mengaku Bohong, Ini Kata Para Politikus

"Politik model-model victimisasi (berpura-pura jadi korban) itu politik gaya model kuno yang kontra-produktif dan tidak layak ditampilkan di ruang publik," kata Johnny saat konferensi pers di posko Cemara, Jakarta, Rabu 3 Oktober 2018.

Johnny menyebut kabar kebohongan Ratna telah berdampak langsung terhadap pemilihan presiden 2019. Alasannya, kata Johnny, Ratna mengadukan cerita penganiayaan yang dirangkainya itu kepada calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

"Cara-cara berpolitik melalui victimisasi dan penyebaran berita bohong merendahkan kualitas demokrasi kita sekaligus merendahkan martabat bangsa dan negara," ujar Johnny.

Baca: Prabowo Minta Maaf Ikut Menyuarakan Kabar Bohong Ratna Sarumpaet

Ratna Sarumpaet sebelumnya mengaku dianiaya tiga orang tak dikenal. Penganiayaan itu disebut terjadi pada Jumat petang, 21 September lalu, di kawasan Bandara Husein Sastra Negara Bandung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ratna kemudian mengadukan penganiayaan itu kepada calon presiden Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais pada Selasa, 2 Oktober 2018. Prabowo pun menanggapi pengaduan Ratna dengan mengatakan bahwa peristiwa yang dialami Ratna disebabkan karena pilihan politiknya yang mendukung capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi.

Prabowo juga mencontohkan kejadian yang menimpa Neno Warisman dan Hermansyah. Keduanya menerima tindakan tidak menyenangkan belum lama ini terkait sikap politik mereka yang mendukung Prabowo.

Baca juga: Timses Jokowi Sebut Kasus Ratna Sarumpaet Proyek Emosi Jiwa

"Karena tidak ada barang yang hilang dan harta yang dicuri, lalu apa lagi kalau bukan itu (sikap politik)?" ujar Prabowo di kediamannya Jalan Kertanegara 4 Jakarta Selatan, Selasa, 2 Oktober 2018.

Sehari setelah mengadu ke Prabowo, Ratna Sarumpaet mengungkap bahwa penganiayaan itu adalah kebohongan. Ia mengaku sengaja menciptakan kebohongan itu.

"Ternyata saya adalah pencipta hoax terbaik, kebohongan saya telah menghebohkan negeri," ujar Ratna di Jakarta Selatan, Rabu 3 Oktober 2018.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


AirNav Indonesia Pastikan Kabar Pesawat Jatuh di Perairan Bengga NTT Hoax

2 hari lalu

AirNav Indonesia Pastikan Kabar Pesawat Jatuh di Perairan Bengga NTT Hoax

AirNav Indonesia memastikan kabar adanya pesawat terbang rendah yang jatuh di perairan Bengga Nagekeo yang tersebar luas adalah tidak benar alias hoax


Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) menskors sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. ANTARA/Hafidz Mubarak
Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.


Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

3 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?


Video Viral Penangkapan Paksa Istri Anggota TNI yang Laporkan Suami Selingkuh, Polda Bali: Hoax

9 hari lalu

Ilustrasi penahanan. Sumber: aa.com.tr
Video Viral Penangkapan Paksa Istri Anggota TNI yang Laporkan Suami Selingkuh, Polda Bali: Hoax

Polda Bali buka suara perihal penangkapan paksa istri anggota TNI yang mempunyai anak usia 1,5 tahun dan menyusui di sel tahanan.


Beredar Video Dampak Gempa di Pulau Bawean, BMKG: Hoax

33 hari lalu

Beredar video dampak gempa Jumat sore di Pulau Bawean yang dibantah BMKG. (infobmkgjuanda)
Beredar Video Dampak Gempa di Pulau Bawean, BMKG: Hoax

BMKG menyatakan bahwa video tersebut bukan dampak dari gempa magnitudo 6,5 di Laut Jawa pada Jumat sore.


Apresiasi MK Hapus Pidana Berita Bohong, ICJR: Jaminan Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

33 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin Sidang Pengucapan Putusan Uji Materi Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Permohonan uji materi diajukan oleh Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terkait pasal-pasal pencemaran nama baik dan berita bohong. Pasal-pasal yang diuji materi antara lain, Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946; Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE; serta Pasal 310 KUHP. Pasal-pasal tersebut dianggap melanggar prinsip nilai negara hukum yang demokratis serta hak asasi manusia, dan seringkali disalahgunakan untuk menjerat warga sipil yang melakukan kritik terhadap kebijakan pejabat publik. TEMPO/Subekti.
Apresiasi MK Hapus Pidana Berita Bohong, ICJR: Jaminan Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus pidana berita bohong.


Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

36 hari lalu

Ribuan peserta Aksi 22 Mei berkumpul untuk unjuk rasa di depan gedung Bawaslu, Jakarta, 22 Mei 2019. Aksi ini merupakan bentuk menyikapi hasil rekapitulasi Pilpres 2019 oleh KPU RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

Di Pilpres 2014, KPU melakukan rekapitulasi suara pada sore hari, sementara Pilpres 2019 rekapitulasi suara dilakukan pada waktu dini hari.


Langgar Aturan Nyepi Ratna Sarumpaet Dihentikan Pecalang, Begini Syarat Menjadi Pecalang

41 hari lalu

Ratna Sarumpaet diberhentikan pecalang karena keluar rumah saat Hari Raya Nyepi di Bali, Senin, 11 Maret 2024. Instagram/Planet Denpasar/Jurnalis Rakyat
Langgar Aturan Nyepi Ratna Sarumpaet Dihentikan Pecalang, Begini Syarat Menjadi Pecalang

Ratna Sarumpaet menggunakan mobil saat perayaan Nyepi di Bali pada Senin, 11 Maret 2024, aksinya tersebut kemudian diingatkan pecalang setempat.


Sederet Kontroversi Ratna Sarumpaet, Terbaru Keluar Pakai Mobil saat Perayaan Nyepi di Bali

43 hari lalu

Ratna Sarumpaet saat memberikan keterangan pers di kediamannya di Jalan Kampung Melayu Kecil V, Jakarta, Kamis, 26 Desember 2019. Ia divonis dua tahun penjara yang diterimanya untuk dakwaan menyebarkan berita bohong alias hoax.  TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Sederet Kontroversi Ratna Sarumpaet, Terbaru Keluar Pakai Mobil saat Perayaan Nyepi di Bali

Ratna Sarumpaet kembali menjadi perbincangan publik lantaran aksinya keluar rumah dengan mobil saat perayaan Nyepi di Bali.


Cegah Termakan Hoax Soal Infertilitas, Edukasi Diri dengan Informasi Penting Ini

47 hari lalu

PT Merck Tbk, (Merck) perusahaan sains dan teknologi di bidang kesehatan, dan Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia (PERFITRI) berkolaborasi memperbarui situs MauPunyaAnak.id/Tempo-Mitra Tarigan
Cegah Termakan Hoax Soal Infertilitas, Edukasi Diri dengan Informasi Penting Ini

Pakar fertilitas dari RSCM ingatkan pentingnya edukasi diri soal kesuburan agar tercegah termakan isu hoax soal infertilitas.