Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Netral di 2014, Yenny Wahid Umumkan Sikap Politik di Pilpres 2019

image-gnews
Yenny Wahid. TEMPO/Nurdiansah
Yenny Wahid. TEMPO/Nurdiansah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Putri kedua mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid, bakal mengumumkan dukungannya di pemilihan presiden 2019 pada hari ini, Rabu, 26 September 2018. Pengumuman itu bakal disampaikan di Rumah Pergerakan Politik Gus Dur di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Baca: Pilih Capres, Yenny Wahid Merujuk Istikarah 9 Kiai dan Ulama

Yenny belum memberikan sinyal apa pun ihwal sikap politik keluarga Gus Dur di pilpres 2019. Padahal, dua kubu baik Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf, serta Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sudah jelas-jelas mendekati keluarganya.

Pada 2014 lalu, keluarga mendiang mantan Presiden ke-4 RI ini memilih netral dan tidak mendukung salah satu pasangan calon. Ketika itu, Yenny mengatakan keputusan itu diambil untuk menghindari terjadinya perpecahan di tengah masyarakat. Direktur Eksekutif Wahid Institute ini mengatakan, keluarganya juga ingin menghindari terjadinya kampanye negatif dan kampanye hitam.

Bakal calon presiden Prabowo Subianto (tengah) berbincang dengan istri mendiang presiden keempat RI—almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Shinta Nuriyah Wahid (kanan), dan anak kedua Gus Dur, Yenny Wahid (kiri), saat bersilatuhrahmi di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis, 13 September 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

"Saya harus mengayomi, jadi saya tidak mendukung siapa pun dan menghindari konflik," kata Yenny di rumah almarhum Gus Dur, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu, 31 Mei 2014 lalu.

Baca: Terjun Politik, Yenny Wahid Akan Mundur dari Wahid Foundation

Pilpres 2014 diikuti oleh Prabowo Subianto menggandeng Hatta Rajasa dan Joko Widodo atau Jokowi dengan Jusuf Kalla. Ketika itu, dukungan masyarakat Nahdlatul Ulama pun terpecah untuk dua calon presiden tersebut. Yenny juga menjadikan perpecahan dukungan ini sebagai salah satu pertimbangan untuk netral di pilpres 2014.

"Semua jurkam calon yang bertarung dari NU. NU terpecah, jadi kami sebagai keluarga Gus Dur memilih sebagai pengayom," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan menurut Allisa Wahid, keluarga Gus Dur juga mempertimbangkan posisi suami Yenny, Dhohir Faris, yang kala itu masih aktif sebagai kader Partai Gerindra.

"Dari tahun 2014, Mbak Yenny waktu itu posisinya di tengah-tengah ya, netral. Karena waktu itu Mas Faris masih aktif di Gerindra juga. Dengan Pak Jokowi hubungannya baik, jadi dua-duanya okelah," kata Allisa di salah satu stasiun televisi swasta nasional, Rabu, 19 September 2018 lalu.

Presiden Joko Widodo usai bersilaturahmi bersama istri almarahum Presiden RI keempat Gus Dur, Sinta Nuriyah, dan anaknya, Yenny Wahid, di rumah Gus Dur, di Jalan Ciganjur, Jakarta Selatan, 7 September 2018. Tempo/Friski Riana

Sebelumnya, Yenny Wahid mengatakan sudah menitipkan aspirasi kepada kedua pasangan calon dalam sejumlah pertemuan terpisah. Aspirasi itu menyangkut komitmen terhadap toleransi, keberagaman, dan demokrasi di Indonesia.

Yenny pun mengungkapkan, dia mengumpulkan istikharah dari sejumlah kiai dan ulama terkait dukungan di pilpres 2019. Perempuan bernama lengkap Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid ini juga berdiskusi dan meminta izin dari ibundanya, Sinta Nuriyah Wahid.

Baca: Disebut Sumbang Nama Timses, Yenny Wahid: Tanya ke Pak Sandiaga

Yenny sempat mengungkapkan harapannya agar sang ibunda mengizinkannya mendukung salah satu pasangan calon. "Ibunda saja sebagai pihak yang mungkin dianggap lebih netral, sementara anak-anaknya bolehlah mungkin membantu salah satu calon," kata Yenny seusai menerima kunjungan calon wakil presiden Sandiaga Uno di rumah almarhum Gus Dur, Ciganjur, Jakarta Selatan, Senin, 10 September 2018.

Seperti apa sikap politik dan dukungan keluarga Gus Dur di pilpres 2019, jawabannya akan terungkap dalam hitungan jam. Yenny Wahid rencananya mengumumkan dukungan tersebut di Rumah Pergerakan Gus Dur, Kalibata, Jakarta Selatan pada pukul 15.00 WIB.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pria di Riau Edit Suara Hakim MK Soal Putusan Sengketa Pilpres, Tambah Narasi Selamat Pendukung 02

1 hari lalu

MA diamankan Polda Riau karena diduga memanipulasi suara hakim MK soal sengketa hasil pilpres. ANTARA/HO-Polda Riau
Pria di Riau Edit Suara Hakim MK Soal Putusan Sengketa Pilpres, Tambah Narasi Selamat Pendukung 02

Polda Riau menciduk seorang pria di Rokan Hilir Riau karena mengedit suara hakim MK soal putusan sengketa pilpres. Ada narasi jogetin aja.


CEO Apple Tim Cook Bertemu dengan Prabowo Subianto, Apa yang Dibahas?

1 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri) bertemu dengan CEO Apple Tim Cook (kanan) di kantor Kementerian Pertahanan RI, Rabu, 17 April 2024. Sumber: ANTARA
CEO Apple Tim Cook Bertemu dengan Prabowo Subianto, Apa yang Dibahas?

CEO Apple, Tim Cook, melakukan kunjungan ke kantor Menteri pertahanan Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin.


Menakar Dugaan Politisasi Bansos dalam Putusan MK

1 hari lalu

Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Menakar Dugaan Politisasi Bansos dalam Putusan MK

Pendapat ketiga kubu capres-cawapres soal politisasi bansos dalam putusan MK mendatang.


Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

2 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.


Pengacara Gus Muhdlor Singgung Soal Penetapan Tersangka Bupati Sidoarjo Sebelum Pilpres dan Jelang Pilkada

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Pengacara Gus Muhdlor Singgung Soal Penetapan Tersangka Bupati Sidoarjo Sebelum Pilpres dan Jelang Pilkada

Gus Muhdlor dikabarkan akan kembali maju dalam Pilkada 2024.


Rapat Permusyawaratan Hakim MK untuk Sengketa Pilpres 2024 Digelar Maraton

2 hari lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK I, Jakarta Pusat pada Selasa, 16 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Rapat Permusyawaratan Hakim MK untuk Sengketa Pilpres 2024 Digelar Maraton

MK mulai menggelar rapat permusyawaratan hakim untuk sengketa Pilpres, setelah penyerahan kesimpulan kemarin.


KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka setelah Pilpres 2024, IM57+ Institute Soroti Kejanggalan

3 hari lalu

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka setelah Pilpres 2024, IM57+ Institute Soroti Kejanggalan

IM57+ Institute telah memperingatkan sejak awal mengenai kejanggalan pada penanganan kasus Bupati Sidoarjo karena berpotensi dipolitisasi.


Masyarakat Sipil Desak Pengadilan Rakyat agar Ungkap Pelanggaran Pilpres 2024

3 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Masyarakat Sipil Desak Pengadilan Rakyat agar Ungkap Pelanggaran Pilpres 2024

Masyarakat sipil mendesak pelaksanaan Pengadilan Rakyat untuk mengungkap praktik tak lazim yang terjadi dalam pemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024


Apa Alasan MK Tidak Memanggil Presiden Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres?

5 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Apa Alasan MK Tidak Memanggil Presiden Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres?

Hakim MK Arief Hidayat mengatakan MK tidak memanggil Presiden Jokowi karena yang bersangkutan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.


Pakar Sebut Jokowi-Megawati Sulit Bertemu akibat Pecah Kongsi di Pilpres

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pakar Sebut Jokowi-Megawati Sulit Bertemu akibat Pecah Kongsi di Pilpres

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai sikap PDIP ke Jokowi tidak bakal melunak imbas persaingan di Pilpres 2024.