Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tim Kampanye Jokowi - Ma'ruf: #2019GantiPresiden Tak Mendidik

image-gnews
Dari kiri: Pengusaha Lius Sungkarisma, Ahmad Dhani, Sang Alang, dan Fadli Zon berfoto dalam konferensi pers Kontes Menyanyi #2019GantiPresiden di Jakarta, Jumat, 29 Juni 2018. Peserta akan dinilai Ahmad Dhani, Neno Warisman, Sang Alang, dan Fadli Zon.TEMPO/Nurdiansah
Dari kiri: Pengusaha Lius Sungkarisma, Ahmad Dhani, Sang Alang, dan Fadli Zon berfoto dalam konferensi pers Kontes Menyanyi #2019GantiPresiden di Jakarta, Jumat, 29 Juni 2018. Peserta akan dinilai Ahmad Dhani, Neno Warisman, Sang Alang, dan Fadli Zon.TEMPO/Nurdiansah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'aruf Amin, Zuhairi Misrawi, mengatakan tagar politik #2019GantiPresiden tidak mendidik masyarakat. "Tagar itu tidak mendidik karena penggunaan istilah 'presiden' di dalamnya ini tidak lazim," katanya dalam Diskusi Polemik Tagar di Tjikini Lima, Cikini, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 September 2018.

Baca: Relawan Jokowi Laporkan Inisiator #2019GantiPresiden ke Polisi

Menurut Zuhairi, pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada 2019 nanti bukan langkah untuk mengganti presiden, tapi tokohnya. Ia khawatir masyarakat terprovokasi hingga muncul tafsir makar dan inkonstitusional.

Adapun #2019GantiPresiden juga dianggap menjadi gerakan yang membuat gerah karena memunculkan konflik di level grassroot atau akar rumput karena dianggap memprovokasi. Ia menyayangkan aksi yang sebelumnya hanya ramai di dunia daring atau online bertransformasi menjadi gerakan nyata yang penuh letupan emosi. Gerakan ini pun disinyalir mengarah ke polarisasi serta fragmentasi.

"Ini akan menjadi pola liar bagi demokrasi dan perpecahan di tengah masyarakat," ujar Zuhairi. Ia juga menduga ada disorientasi dalam gerakan tagar itu. Sebab, gerakan yang dianggap tak biasa itu diduga ditunggangi pihak-pihak tak bertanggung jawab. Zuhairi mencurigai kelompok-kelompok ekstremis atau radikal menunggangi gerakan itu.

Baca: JK Kaget Gerak Jalan #2019GantiPresiden di Solo Berlangsung Damai

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Zuhairi berharap pertarungan tagar ini kelar. Ia mengatakan, menjelang masa kampanye, kedua calon presiden dan wakil presiden serta pendukungnya akan beradu argumen dengan memaparkan gagasan-gagasan yang brilian.

Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andre Rosiade menampik gerakan #2019GantiPresiden sebagai pepesan kosong. Tagar ini malah diklaim memperoleh respons positif dari masyarakat. Bahkan menimbulkan kepanikan bagi kubu lawan sehingga memunculkan reaksi yang berlebihan. "Ternyata mereka mulai panik dan timbullah yang namanya persekusi," tutur Andre.

Baca: Tolak #2019GantiPresiden, Massa Bakar Ban di Kantor PKS Sumut

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia New Media Watch Agus Sudibyo menyatakan tagar tak terlalu berdampak kepada pemilih Indonesia, khususnya kaum milenial, dalam mempengaruhi pilihannya. Sebab, media sosial bukan satu-satunya referensi mereka untuk mengenal calon yang akan dipilihnya. Media sosial dan tagar-tagarnya hanya bakal memperkuat karakter masing-masing calon di dunia maya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fadjroel Rachman sampai Abdee Slank, Pendukung Jokowi di Kursi Komisaris BUMN

29 Mei 2021

Presiden Indonesia, Joko Widodo saat menghadiri peresmian Bendungan Napun Gete, Kabupaten Sikka, NTT, 23 Februari 2021. Foto/youtube.com
Fadjroel Rachman sampai Abdee Slank, Pendukung Jokowi di Kursi Komisaris BUMN

Tak sedikit pendukung Jokowi menduduki kursi empuk komisaris BUMN. Terbaru, ada Abdee Slank yang ditunjuk menjadi Komisaris Independen Telkom.


TKN Dibubarkan, Hasto Tampik Isu Pembentukan Sekretariat Gabungan

27 Juli 2019

Presiden RI terpilih 2019-2024 Joko Widodo bersama Anggota TKN saat menghadiri acara silaturahmi dan pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi dibubarkan yang merupakan penanda bahwa TKN telah selesai melaksanakan tugasnya untuk memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 01. TEMPO/M Taufan Rengganis
TKN Dibubarkan, Hasto Tampik Isu Pembentukan Sekretariat Gabungan

Mantan Sekretaris TKN Jokowi - Ma'ruf itu menegaskan, meski sudah dibubarkan, komunikasi antara tim koalisi akan terus berjalan.


TKN Jokowi - Ma'ruf Dibubarkan, Ini Sepak Terjangnya di Pilpres

27 Juli 2019

Presiden Joko Widodo usai membubarkan Tim Kampanye Nasional (TKN) di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta, 26 Juli 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
TKN Jokowi - Ma'ruf Dibubarkan, Ini Sepak Terjangnya di Pilpres

Koalisi Indonesia Kerja akan tetap ada dan solid mengawal kepemimpinan Jokowi - Ma'ruf Amin selama lima tahun mendatang, meski TKN bubar.


Tim Kampanye Nasional Jokowi Dibubarkan, Verry: Koalisi Tetap Ada

26 Juli 2019

Presiden Joko Widodo usai membubarkan Tim Kampanye Nasional (TKN) di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta, 26 Juli 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Tim Kampanye Nasional Jokowi Dibubarkan, Verry: Koalisi Tetap Ada

Tim Kampanye Nasional Jokowi resmi dibubarkan hari ini. Presiden terpilih Joko Widodo hadir dalam acara pembubaran timnya tersebut.


TKN Dibubarkan, Koalisi Jokowi Tetap Solid Kawal Pemerintahan

26 Juli 2019

Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, berkumpul bersama tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf di Djakarta Theater, Jakarta, 17 April 2019. Foto: Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan
TKN Dibubarkan, Koalisi Jokowi Tetap Solid Kawal Pemerintahan

TKN Jokowi secara resmi akan dibubarkan sore ini.


Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Dibubarkan Sore Ini

26 Juli 2019

Sejumlah pengurus Tim Kampanye Nasional dan Tim Kampanye Daerah usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, 2 Juli 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Dibubarkan Sore Ini

Selama hampir setahun bersama-sama di Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, hubungan 10 parpol semakin kuat.


Besok, Tim Kampanye Nasional Jokowi Akan Resmi Dibubarkan

25 Juli 2019

Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi bersama Cawapresnya Ma'ruf Amin menyapa wartawan di kediaman Ma'ruf di Jalan Situbondo, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Setelah tiba di kediaman Maruf Amin, Jokowi berangkat menuju Halim untuk nonton bareng hasil sidang putusan MK. TEMPO/Muhammad Hidayat
Besok, Tim Kampanye Nasional Jokowi Akan Resmi Dibubarkan

Agar pembubaran dilakukan secara de jure, maka semua pejabat Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf kembali ke partai politik atau ormas masing-masing.


Jokowi Akan Temui Tim Kampanye Nasional di Istana Bogor Hari Ini

2 Juli 2019

Kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra, usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 1 Juli 2019. Tempo/Friski Riana
Jokowi Akan Temui Tim Kampanye Nasional di Istana Bogor Hari Ini

Tadi malam Ketua Tim Hukum Jokowi - Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra bersama seluruh tim kuasa hukumnya yang berjumlah 33 orang juga bertemu Jokowi.


Mendekati Sidang Putusan MK, Saham Erick Thohir Melejit 24 Persen

27 Juni 2019

Ketua TKN Jokowi-Amin, Erick Thohir memberi sambutan saat acara
Mendekati Sidang Putusan MK, Saham Erick Thohir Melejit 24 Persen

Harga saham PT Mahaka Media Tbk. milik Erick Thohir naik 24 persen menjelang sidang putusan MK hari ini.


TKN Minta Polisi Tuntaskan Kasus Rusuh 22 Mei Sampai ke Dalangnya

10 Juni 2019

Petugas Kepolisian beraktivitas di dekat gedung Bawaslu yang rusak pascakerusuhan di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis 23 Mei 2019. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
TKN Minta Polisi Tuntaskan Kasus Rusuh 22 Mei Sampai ke Dalangnya

Menurut Raja Juli Antoni, rekonsiliasi politik tidak bisa dijadikan alasan untuk mengusut kasus rusuh 22 Mei.