TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno memiliki dua pandangan soal rencana Partai Demokrat memberi dispensasi kepada sejumlah kader di daerah yang mendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di pemilihan presiden 2019. Wacana ini memang muncul kendati Partai Demokrat sudah memutuskan ikut mengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Baca: Sandiaga Puji Erick Thohir Meski Berbeda Pilihan dalam Pilpres
Pertama, Sandiaga mengatakan keputusan dukung-mendukung di dalam pilpres telah disepakati melalui dokumen yang ditandatangani secara resmi. "Nah, kebijakan partai masing-masing harusnya sejalan," kata Sandiaga di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Ahad, 9 September 2018.
Sandiaga mengatakan, kebijakan partai semestinya selaras antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Menurut dia, upaya pemenangan pemilihan legislatif seharusnya berjalan berbarengan dengan pilpres.
Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, sebelumnya menyampaikan adanya wacana memberi dispensasi kepada kadernya di daerah untuk mendukung Jokowi. Menurut dia, wacana ini muncul dengan pertimbangan tingginya opini dan animo masyarakat serta kader di daerah tersebut untuk mendukung Jokowi. Kata dia, terdapat empat provinsi yang menyatakan ingin berkoalisi dengan Jokowi, diantaranya Papua dan Sulawesi Utara.
Baca: Demokrat Cari Formula Agar Tak Dianggap Dua Kaki di Pilpres 2019
Sandiaga mengaku paham adanya perbedaan suara kader dan partai. Dia pun menyerahkan kelanjutan wacana itu kepada internal partai terkait.
Sandiaga juga enggan berkomentar ihwal anggapan bahwa Demokrat bermain dua kaki dalam koalisi pengusung dirinya dan Prabowo. "Saya tidak mau berkomentar hal yang menurut saya akan menimbulkan satu pembicaraan yang negatif," ujarnya.
Kedua, Sandiaga berpendapat sebenarnya kader partai di daerah, terutama yang menjabat kepala daerah, tak perlu dibawa ke pusaran pilpres. Menurut dia, fokus kepala daerah adalah membangun wilayahnya. Sandiaga berpendapat pilpres berpotensi justru menciderai mandat yang mereka dapatkan. "Apalagi mereka baru saja menyelesaikan pilkada yang dimenangkan dengan susah payah," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.
