Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koalisi Prabowo Tolak Penetapan DPT, Begini Sikap Koalisi Jokowi

Reporter

image-gnews
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menjelaskan kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Agustus 2018. TEMPO/Friski Riana
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menjelaskan kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Agustus 2018. TEMPO/Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kubu Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto berbeda dalam menyikapi penetapan daftar pemilih tetap atau DPT Pemilihan Umum 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum. Kubu Prabowo menolak penetapan DPT, sementara kubu Jokowi hanya mendorong perbaikan jika ada data yang tidak sesuai atau data ganda. Penetapan DPT oleh KPU dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 5 September mendatang.

Baca: Temukan 25 Juta Data Ganda, Koalisi Prabowo Tolak Penetapan DPT

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan kubunya telah menerima data awal DPT dari KPU, tapi dia tidak memerinci angkanya. "Data ini terus kami cermati. Sejak dulu, PDIP yang berteriak paling keras masalah DPT," ujar Hasto di Posko Cemara, Jakarta, pada Selasa, 4 September 2018.

Namun, karena saat ini PDIP berada dalam pemerintahan, ujar Hasto, partainya terus mendorong agar tidak ada lagi terjadi persoalan DPT, sebagaimana pernah terjadi pada Pemilu 2009. "Jadi konteksnya kami tidak akan menolak DPT, tapi memperbaiki bersama-sama," ujarnya.

Baca: Gerindra: Pemilih Ganda di DPT Rugikan Masyarakat

Di lain pihak, koalisi pengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menolak penetapan DPT Pemilihan Umum 2019 oleh KPU pada 5 September 2018. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal menuturkan koalisinya sudah menerima data awal jumlah DPT sebanyak 137.356.266. Dari angka tersebut, kata dia, koalisi menemukan terdapat data ganda sebanyak 25.410.615. Mustafa mengklaim data ganda itu ditemukan di sejumlah daerah pemilihan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mustafa melanjutkan, koalisi mendengar KPU sudah memiliki data mutakhir DPT sebanyak 185.994.374. Dia pun meminta KPU merapikan data itu terlebih dulu dan menyerahkannya kepada setiap partai agar bisa diteliti lagi. "Bisa dibayangkan dari 137 juta saja sudah 25 juta. Ini bayangkan kalau sudah bertambah, apakah ada yang tergandakan lagi atau ada temuan-temuan yang lain, itu yang kami ingin klarifikasi bersama-sama," ujarnya di Restoran Batik Kuring, SCBD, Jakarta Selatan, Senin, 3 September 2018.

Baca: KPU Umumkan DPT Pemilu 2019 Sebanyak 185 Juta

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan temuan 25 juta pemilih ganda tersebut mencengangkan. Dia pun mendesak KPU menyerahkan data mutakhir kepada setiap partai sebelum rapat pleno membahas DPT digelar pada Rabu, 5 September nanti. "Kami minta KPU menyerahkan dulu 185 juta daftar kepada kami, sehingga kami bisa melakukan penyisiran terlebih dulu," kata Muzani di lokasi yang sama.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

7 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.


Plt Ketum PPP Mardiono Hadiri Acara Halalbihalal Koalisi Prabowo-Gibran

9 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjuk pada September 2022, Mardiono menempati posisi keempat sebagai ketua partai terkaya. Berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2022, Mardiono memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1,2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Plt Ketum PPP Mardiono Hadiri Acara Halalbihalal Koalisi Prabowo-Gibran

Awiek mengklaim PPP belum melakukan pembicaraan politik di suasana Idul Fitri 1445 Hijriah.


Wacana Pertemuan Megawati dan Prabowo, Gibran: Biar PImpinan Saling Bertemu Dulu

23 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu perdana dengan wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Dok Tim Prabowo
Wacana Pertemuan Megawati dan Prabowo, Gibran: Biar PImpinan Saling Bertemu Dulu

Gibran menyatakan wacana PDIP akan bergabung ke koalisi mereka terbuka setelah pertemuan elit partai.


Wacana PPP Gabung Koalisi Prabowo, Sandiaga Uno: Perlu Kesatuan yang Kuat

24 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Hotel Fairmont di Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 14 Maret 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani.
Wacana PPP Gabung Koalisi Prabowo, Sandiaga Uno: Perlu Kesatuan yang Kuat

Soal wacana PPP masuk koalisi Prabowo-Gibran, Sandiaga Uno Kutip Ceramah Gus Miftah soal perlunya kesatuan atau ukhuah yang kuat untuk kemajuan bangs.


PSI Gagal Masuk Senayan, Raihan Suara Partai Bro dan Sis dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024

33 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
PSI Gagal Masuk Senayan, Raihan Suara Partai Bro dan Sis dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024

PSI kembali gagal masuk Senayan selama dua periode Pemilu, 2019 dan 2024. Perolehan suara partai bro dan sis pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.


Soal Kemungkinan NasDem Merapat ke Prabowo, Begini Respons Anies

33 hari lalu

Calon Presiden (Capres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mendatangi NasDem Tower, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 22 Maret 2024. Anies nampak berjalan terburu-buru didampingi ajudannya. TEMPO/Adinda Jasmine
Soal Kemungkinan NasDem Merapat ke Prabowo, Begini Respons Anies

Anies mengklaim, dirinya bersama Timnas Amin masih fokus untuk melakukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 ke MK.


6 Fakta Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh, dari Karpet Merah hingga Ajakan Koalisi

33 hari lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, Jumat, 22 Maret 2024. Kedatangan Prabowo Subianto untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas ucapan selamat yang disampaikan oleh Surya Paloh begitu KPU menetapkan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka pemenang Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
6 Fakta Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh, dari Karpet Merah hingga Ajakan Koalisi

Prabowo berterima kasih atas ucapan selamat dari Surya Paloh usai KPU menetapkan hasil Pilpres 2024.


Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

33 hari lalu

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

PPP salah satu partai terlama sejak Orde Baru, selain PDIP dan Golkar. Ini profil dan perolehan suara sejak Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024


Pidato Prabowo Usai KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024, Ini Beda Pidatonya di Pemilu 2019

34 hari lalu

Pidato Prabowo Usai KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024, Ini Beda Pidatonya di Pemilu 2019

Prabowo tampak menjadi sosok rutin yang hadir dalam 4 pemilu terakhir. Ini beda pidato politiknya di Pemilu 2024 dan Pemilu 2019?


7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Divonis 4 Bulan Masa Percobaan

34 hari lalu

Suasana sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad telah menambahkan dan mengurangi data pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Divonis 4 Bulan Masa Percobaan

Ketujuh PPLN Kuala Lumpur itu terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih.