Selasa, 20 November 2018

Temukan 25 Juta Data Ganda, Koalisi Prabowo Tolak Penetapan DPT

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno resmi maju mencalonkan diri sebagai pasangan capres dan cawapres dalam pilpres 2019 dengan dukungan tiga partai koalisi, yaitu Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Adapun Partai Demokrat tak ikut dalam deklarasi itu. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno resmi maju mencalonkan diri sebagai pasangan capres dan cawapres dalam pilpres 2019 dengan dukungan tiga partai koalisi, yaitu Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Adapun Partai Demokrat tak ikut dalam deklarasi itu. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi pengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menolak penetapan daftar pemilih tetap atau DPT Pemilihan Umum 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum. Penetapan DPT itu dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 5 September mendatang.

    Baca juga: KPU Umumkan DPT Pemilu 2019 Sebanyak 185 Juta

    "Setelah bertukar informasi kami dapati memang ada hal-hal yang memerlukan klarifikasi lebih dalam dari KPU sebelum adanya penetapan tersebut," kata Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal di Restoran Batik Kuring, SCBD, Jakarta Selatan, Senin, 3 September 2018.

    Mustafa menuturkan, koalisi sudah menerima data awal jumlah DPT sebanyak 137.356.266. Dari angka tersebut, kata dia, koalisi menemukan terdapat data ganda sebanyak 25.410.615. Mustafa mengklaim data ganda itu ditemukan di sejumlah daerah pemilihan.

    "Bahkan satu nama tercatat tergandakan sampai sebelas kali dalam satu TPS," kata dia.

    Baca juga: Gabung Koalisi Prabowo, Demokrat Siap Bergerak Full Team

    Mustafa melanjutkan, koalisi mendengar KPU sudah memiliki data mutakhir DPT sebanyak 185.994.374. Dia pun meminta KPU merapikan data itu terlebih dulu dan menyerahkannya kepada setiap partai agar bisa diteliti lagi.

    "Bisa dibayangkan dari 137 juta saja sudah 25 juta. Ini bayangkan kalau sudah bertambah apakah ada yang tergandakan lagi atau ada temuan-temuan yang lain, itu yang kami ingin klarifikasi bersama-sama," ujarnya.

    Dia melanjutkan, 25 juta suara pemilih setara dengan 18 persen suara sah nasional atau 104 kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itu, koalisi menilai hal tersebut perlu diklarifikasi sebab signifikan dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 nanti.

    Baca juga: Gerakan #2019GantiPresiden Tak Bisa Masuk Koalisi Prabowo

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan temuan 25 juta pemilih ganda tersebut mencengangkan. Dia pun mendesak KPU menyerahkan data mutakhir kepada setiap partai sebelum rapat pleno membahas DPT digelar pada Rabu, 5 September nanti.

    "Kami minta KPU menyerahkan dulu 185 juta daftar kepada kami, sehingga kami bisa melakukan penyisiran terlebih dulu," kata Muzani di lokasi yang sama.

    Hal ini disampaikan para sekjen koalisi Prabowo-Sandiaga seusai mengadakan pertemuan di The Capital, SCBD, Jakarta Selatan. Sempat Hadir pula dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan sebagai sahibulbait, serta Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno.

    "Tadi juga dihadiri cawapres kami Sandiaga Uno tapi beliau meninggalkan tempat terlebih dahulu," kata Eddy Soeparno di lokasi yang sama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    21 November, Hari Pohon untuk Menghormati Julius Sterling Morton

    Para aktivis lingkungan dunia memperingati Hari Pohon setiap tanggal 21 November, peringatan yang dilakukan untuk menghormati Julius Sterling Morton.