Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Siapa Capres Jahat Seperti Tertulis di Spanduk? Ini Kata Demokrat

image-gnews
Ketua KPK Agus Rahardjo bersama anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Mahfud MD (kiri), tertawa bersama saat keluar dari gedung KPK pada Senin, 25 Juni 2018. Kedatangan Mahfud ke KPK untuk memenuhi undangan halalbihalal Idul Fitri serta menjadi pembicara mengenai wawasan beragama dan kebangsaan. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua KPK Agus Rahardjo bersama anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Mahfud MD (kiri), tertawa bersama saat keluar dari gedung KPK pada Senin, 25 Juni 2018. Kedatangan Mahfud ke KPK untuk memenuhi undangan halalbihalal Idul Fitri serta menjadi pembicara mengenai wawasan beragama dan kebangsaan. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Jansen Sitindaon enggan mengaitkan pesan dalam spanduk bertuliskan "Jangan Pilih Capres Jahat" yang dipasang di kawasan Jakarta Pusat pekan ini, dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD beberapa hari lalu.

Selain itu, Jansen juga tidak mau menduga-duga siapa yang dimaksud mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebagai "calon presiden jahat" dalam pernyataannya tersebut. "Pernyataan itu tidaklah tepat disampaikan dalam konteks pilpres 2019 ini," kata Jansen melalui pesan teks kepada Tempo, Rabu, 22 Agustus 2018. 

Baca: Ini yang Dimaksud Mahfud MD Menghindari Pemimpin Jahat Berkuasa

Dalam acara pembekalan bakal caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Balai Sarbini pada Senin, 20 Agustus 2018 lalu, Mahfud berpesan agar publik tidak golput pada pilpres nanti. Dia meminta hak pilih digunakan agar orang jahat tak terpilih. 

Orang yang dirujuk oleh pesan itu, kata Jansen, tentulah salah satu di antara dua bakal calon presiden yang ada, yakni Joko Widodo atau Prabowo Subianto. "Tapi saya kira bukan Pak Prabowo orang jahatnya, karena Pak Mahfud sendiri kan pernah jadi ketua tim sukses Prabowo di Pilpres 2014."

Simak: juga: Soal Orang Jahat yang Disebut Mahfud MD, Sandiaga: Semuanya Baik

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pernyataan Mahfud MD itulah yang kemudian dikutip dan dijadikan tulisan dalam spanduk yang tersebar di kawasan Jakarta Pusat, di antaranya di jembatan penyeberangan orang (JPO) Kramat Sentiong, Senen dan Cempaka Putih. Spanduk itu bertuliskan besar-besar "JANGAN PILIH CAPRES JAHAT" disertai keterangan -Masyarakat Anti Golput" di bawahnya. Di sisi kanan spanduk, terdapat gambar surat suara dengan logo Komisi Pemilihan Umum.

Jansen berpendapat narasi tentang pemimpin baik dan jahat ini seharusnya dihindari menjelang pemilihan presiden ini. Menurut dia, narasi-narasi itu tidak membangun kompetisi politik yang sehat, tetapi justru menimbulkan provokasi, dan menghakimi. "Kita ingin pilpres kali ini sejuk, mari kita jauhkan sumber panas yang tak penting," ujar bakal calon anggota legislatif dari daerah pemilihan Sumatera Utara III ini.

Konteks jahat itu, kata dia, sebenarnya lebih tepat diujikan kepada orang yang sudah atau tengah memimpin pemerintahan saat ini. Kata Jansen, masyarakat dapat menilai kepemimpinan pemerintah saat ini terutama di sektor ekonomi. "Semua hal ini tentu belum bisa kita ujikan ke Pak Prabowo. (Tapi) Ke Pak Jokowi yang sedang menjadi presiden," ucap Jansen.

Jansen meminta Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum segera menertibkan spanduk itu. "Untuk spanduk-spanduk provokatif terkait pemimpin baik dan jahat yang sudah kadung bertebaran di jalan, kami meminta kepada penyelenggara dan pengawas pemilu untuk segera menertibkannya," kata Jansen

Demokrat menyatakan penertiban itu penting demi terselenggaranya pemilihan umum yang damai dan sejuk.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Baru, Demokrat: Itu Kebutuhan, Bukan Bagi-bagi Kue

1 jam lalu

Dari kiri: Edhy Baskoro Yudhoyono berfoto dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam acara Bukber Partai Demokrat di St. Regis Setiabudi, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Baru, Demokrat: Itu Kebutuhan, Bukan Bagi-bagi Kue

Partai Demokrat menegaskan langkah Prabowo yang akan menempatkan orang berdasarkan kebutuhan itu bukan sebagai bentuk politik bagi-bagi kue.


Demokrat Ingatkan Ini soal Niat Prabowo Rangkul Partai di Luar KIM

2 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dalam konferensi pers tentang Keputusan MK terkait Pilpres 2024 di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Defara
Demokrat Ingatkan Ini soal Niat Prabowo Rangkul Partai di Luar KIM

Partai Demokrat menyerahkan segala keputusan soal Koalisi Indonesia Maju (KIM) kepada calon presiden terpilih RI Prabowo, tapi...


Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

3 jam lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.


AHY Ajak Rekonsiliasi usai Putusan MK: Rakyat Harus Diutamakan

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dalam konferensi pers tentang Keputusan MK terkait Pilpres 2024 di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Defara
AHY Ajak Rekonsiliasi usai Putusan MK: Rakyat Harus Diutamakan

Jika masih ada pihak yang belum puas dan legowo dengan keputusan MK, AHY mengimbau untuk tidak mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih besar.


AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dalam konferensi pers tentang Keputusan MK terkait Pilpres 2024 di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Defara
AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program Pemerintahan Prabowo-Gibran

AHY menyatakan siap menyukseskan seluruh kebijakan dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka


Sepedaan di Yogyakarta, Ganjar Pranowo Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ganjar Pranowo bersepeda santai di rumahnya di Sleman, Yogyakarta, Rabu, 24 April 2024. Foto: Istimewa.
Sepedaan di Yogyakarta, Ganjar Pranowo Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Ganjar Pranowo mengaku tak diundang untuk menghadiri penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden.


Bersyukur Atas Putusan MK, AHY Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dalam konferensi pers tentang Keputusan MK terkait Pilpres 2024 di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Defara
Bersyukur Atas Putusan MK, AHY Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran

Menurut AHY, keputusan MK telah memberikan kepastian hukum yang sangat kuat bagi pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih


Mahfud Md Tegaskan Pertama dalam Sejarah Sidang Sengketa Pilpres Ada Dissenting Opinion, Apa Artinya?

1 hari lalu

Kandidat presiden yang kalah Ganjar Pranowo dan pasangannya Mahfud MD menghadiri sidang putusan atas dua gugatan terhadap hasil pemilu presiden bulan Februari setelah kandidat yang kalah mengajukan petisi untuk mencalonkan diri kembali dan menuduh negara telah campur tangan demi pemenangan Prabowo Subianto, di Mahkamah Konstitusi  gedung di Jakarta, Indonesia, 22 April 2024. REUTERS/Willy Kurniawan
Mahfud Md Tegaskan Pertama dalam Sejarah Sidang Sengketa Pilpres Ada Dissenting Opinion, Apa Artinya?

Mantan Ketua MK yang jga cawapres 03 Mahfud Md menyatakan untuk pertama kalinya dalam putusan PHPU atau sengketa pilpres ada dissenting opinion.


Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

1 hari lalu

Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

Ganjar Pranowo menyebut perjalanannya bersama Mahfud MD di Pilpres 2024 telah berakhir usai putusan MK soal sengketa Pilpres 2024.


Dissenting Opinion 3 Hakim MK Dipuji Ganjar, Mahfud Md, dan PDIP

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Dissenting Opinion 3 Hakim MK Dipuji Ganjar, Mahfud Md, dan PDIP

Ada 3 hakim MK yang mengajukan dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam sidang sengketa pilpres Senin kemarin.