Minggu, 21 Oktober 2018

Jadi Cawapres Jokowi, Begini Pandangan Ekonomi Umat Ma'ruf Amin

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Di bidang politik praktis, Maruf Amin pernah menjabat Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta, anggota MPR dari PKB, dan Ketua Komisi VI DPR. Saat ini, Maruf menjabat anggota lembaga Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP. Dok.TEMPO

    Di bidang politik praktis, Maruf Amin pernah menjabat Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta, anggota MPR dari PKB, dan Ketua Komisi VI DPR. Saat ini, Maruf menjabat anggota lembaga Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP. Dok.TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy mengatakan Presiden Joko Widodo kesengsem dengan konsep ekonomi syariah dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin. "Pidato itu berisi tentang pandangan ihwal arus baru ekonomi Indonesia yang berlandaskan syariah," kata Rommy, Jumat, 10 Agustus 2018.

    Baca: PPP Tirukan Ma'ruf Amin: Tidak Usah Dicalonkan Saya Sudah Sepuh

    Ma'ruf Amin berpidato mengenai konsep ekonomi syariah ketika dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, pada Mei 2017. Jokowi hadir dalam pengukuhan guru besar ini. "Pak Presiden mendukung ekonomi syariah," kata Ma'ruf setelah dikukuhkan menjadi guru besar.

    Dalam orasinya ketika pengukuhan guru besar, Ma'ruf menjelaskan konsep ekonomi syariah atau ekonomi umat. Menurut dia, dalam ekonomi umat, perekonomian syariah akan menjadi pilar utama dari kebijakan. Keputusan-keputusan dalam bidang ekonomi umat akan mengedepankan kemitraan antara konglomerat dan masyarakat kecil. “Bila komitmen pemerintah berjalan mulus, Indonesia akan menjadi pemain dan pasar produk syariah dengan prospek cerah,” kata Ma'ruf Amin.

    Simak: Ma'ruf Amin Sindir Kubu Prabowo yang Tak Mendengar Ijtima Ulama

    Ma’ruf mengatakan perekonomian syariah bisa menjadi awal mengubah pendekatan ekonomi dari atas ke bawah (top-down) menjadi dari bawah ke atas (bottom-up). Menurut dia, pendekatan ekonomi top-down hanya menguntungkan segelintir konglomerat. “Ke depan, ekonomi nasional harus ditopang oleh ekonomi umat, bukan seperti sebelumnya yang hanya ditopang oleh segelintir konglomerat,” katanya dalam ceramahnya saat memperoleh gelar profesor dari UIN Malik Ibrahim Malang pada 2017.

    Dalam kesempatan berbeda, Ma’ruf mengatakan, pilar lain dalam perekonomian syariah adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf). Lewat pilar ini, ketimpangan antara kaya dan miskin serta ketimpangan wilayah timur dan barat di Indonesia dapat diatasi.

    Zakat, kata dia, menjadi instrumen yang bisa menjawab kebutuhan investasi, menjaga daya beli masyarakat miskin, dan memberdayakan masyarakat. Sebab, zakat berfungsi sebagai mekanisme pengendali dan menstimulus keluarnya harta bagi umat Islam.

    Baca juga: Cerita Ma'ruf Amin Soal Cawapres, dari Mahfud MD Lalu Belok Arah

    Zakat yang diterima fakir dan miskin bisa menjaga agregat konsumsi masyarakat yang menjadi penopang ekonomi. “Selain itu, zakat bisa digunakan masyarakat miskin untuk berkontribusi dalam dunia usaha,” kata Ma’ruf di gedung Bank Indonesia, 24 Juli 2017.

    Sementara itu, infak, sedekah, dan wakaf menjadi instrumen yang mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut menjawab kebutuhan negara dalam memenuhi kepentingan publik. "Seperti pembangunan sarana dan prasarana, pemenuhan konsumsi, dan lainnya untuk kepentingan umum," ucap Ma’ruf.

    Simak juga: JK Yakin Ma'ruf Amin Bisa Menambah Suara Pemilih Jokowi

    Jokowi, ketika berpidato sebelum mendaftar ke KPU, juga sempat menyinggung ekonomi umat. “Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, kita harus mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan dengan memperkuat ekonomi umat,” katanya di Gedung Joang 45 sebelum mendaftar ke KPU bersama dengan Ma'ruf Amin, Jumat, 10 Agustus 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hak Asasi Binatang Diperingati untuk Melindungi Hewan

    Hak Asasi Binatang, yang diperingati setiap 15 Oktober, diperingati demi melindungi hewan yang sering dieksploitasi secara berlebihan, bahkan disiksa.