Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jadi Cawapres Jokowi, Begini Pandangan Ekonomi Umat Ma'ruf Amin

image-gnews
Di bidang politik praktis, Maruf Amin pernah menjabat Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta, anggota MPR dari PKB, dan Ketua Komisi VI DPR. Saat ini, Maruf menjabat anggota lembaga Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP. Dok.TEMPO
Di bidang politik praktis, Maruf Amin pernah menjabat Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta, anggota MPR dari PKB, dan Ketua Komisi VI DPR. Saat ini, Maruf menjabat anggota lembaga Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP. Dok.TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy mengatakan Presiden Joko Widodo kesengsem dengan konsep ekonomi syariah dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin. "Pidato itu berisi tentang pandangan ihwal arus baru ekonomi Indonesia yang berlandaskan syariah," kata Rommy, Jumat, 10 Agustus 2018.

Baca: PPP Tirukan Ma'ruf Amin: Tidak Usah Dicalonkan Saya Sudah Sepuh

Ma'ruf Amin berpidato mengenai konsep ekonomi syariah ketika dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, pada Mei 2017. Jokowi hadir dalam pengukuhan guru besar ini. "Pak Presiden mendukung ekonomi syariah," kata Ma'ruf setelah dikukuhkan menjadi guru besar.

Dalam orasinya ketika pengukuhan guru besar, Ma'ruf menjelaskan konsep ekonomi syariah atau ekonomi umat. Menurut dia, dalam ekonomi umat, perekonomian syariah akan menjadi pilar utama dari kebijakan. Keputusan-keputusan dalam bidang ekonomi umat akan mengedepankan kemitraan antara konglomerat dan masyarakat kecil. “Bila komitmen pemerintah berjalan mulus, Indonesia akan menjadi pemain dan pasar produk syariah dengan prospek cerah,” kata Ma'ruf Amin.

Simak: Ma'ruf Amin Sindir Kubu Prabowo yang Tak Mendengar Ijtima Ulama

Ma’ruf mengatakan perekonomian syariah bisa menjadi awal mengubah pendekatan ekonomi dari atas ke bawah (top-down) menjadi dari bawah ke atas (bottom-up). Menurut dia, pendekatan ekonomi top-down hanya menguntungkan segelintir konglomerat. “Ke depan, ekonomi nasional harus ditopang oleh ekonomi umat, bukan seperti sebelumnya yang hanya ditopang oleh segelintir konglomerat,” katanya dalam ceramahnya saat memperoleh gelar profesor dari UIN Malik Ibrahim Malang pada 2017.

Dalam kesempatan berbeda, Ma’ruf mengatakan, pilar lain dalam perekonomian syariah adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf). Lewat pilar ini, ketimpangan antara kaya dan miskin serta ketimpangan wilayah timur dan barat di Indonesia dapat diatasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Zakat, kata dia, menjadi instrumen yang bisa menjawab kebutuhan investasi, menjaga daya beli masyarakat miskin, dan memberdayakan masyarakat. Sebab, zakat berfungsi sebagai mekanisme pengendali dan menstimulus keluarnya harta bagi umat Islam.

Baca juga: Cerita Ma'ruf Amin Soal Cawapres, dari Mahfud MD Lalu Belok Arah

Zakat yang diterima fakir dan miskin bisa menjaga agregat konsumsi masyarakat yang menjadi penopang ekonomi. “Selain itu, zakat bisa digunakan masyarakat miskin untuk berkontribusi dalam dunia usaha,” kata Ma’ruf di gedung Bank Indonesia, 24 Juli 2017.

Sementara itu, infak, sedekah, dan wakaf menjadi instrumen yang mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut menjawab kebutuhan negara dalam memenuhi kepentingan publik. "Seperti pembangunan sarana dan prasarana, pemenuhan konsumsi, dan lainnya untuk kepentingan umum," ucap Ma’ruf.

Simak juga: JK Yakin Ma'ruf Amin Bisa Menambah Suara Pemilih Jokowi

Jokowi, ketika berpidato sebelum mendaftar ke KPU, juga sempat menyinggung ekonomi umat. “Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, kita harus mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan dengan memperkuat ekonomi umat,” katanya di Gedung Joang 45 sebelum mendaftar ke KPU bersama dengan Ma'ruf Amin, Jumat, 10 Agustus 2018.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

17 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin saat Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

Berapa nilai tunjangan hari raya atau THR yang diterima Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin?


Sri Mulyani Imbau Masyarakat Lapor SPT Pajak Tepat Waktu 31 Maret

6 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani menunjukan bukti SPT Pajak kepada Presiden Joko Widodo usai Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Imbau Masyarakat Lapor SPT Pajak Tepat Waktu 31 Maret

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau masyarakat untuk melapor Surat Pemberitahuan atau SPT Pajak tepat waktu pada 31 Maret 2024.


Jokowi, Ma'ruf Amin, hingga Luhut Lapor SPT Pajak 2023 di Istana Negara

6 hari lalu

Presiden Jokowi bergurau dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 22 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi, Ma'ruf Amin, hingga Luhut Lapor SPT Pajak 2023 di Istana Negara

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan jajaran menteri melaporkan SPT pajak di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 22 Maret 2024.


Wapres Hadiri Acara BSI Beri Santunan 3.333 Anak Yatim

8 hari lalu

Wapres Hadiri Acara BSI Beri Santunan 3.333 Anak Yatim

Wapres berharap BSI menjadi pintu pembuka kesempatan anak yatim untuk mengoptimalkan potensi.


BSI Santuni 3.333 Anak Yatim, Ma'ruf Amin: Kesempatan Mengenalkan Bank Syariah

9 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika menyampaikan pidatonya dalam acara Santunan 3.333 Anak Yatim PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Jakarta Convention Center (JCC) pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
BSI Santuni 3.333 Anak Yatim, Ma'ruf Amin: Kesempatan Mengenalkan Bank Syariah

Direktur BSI Hery Gunarni mengatakan kegiatan santunan anak yatim merupakan rangkaian agenda rutin ulang tahun atau milad BSI yang jatuh setiap 1 Februari.


Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

10 hari lalu

Ribuan peserta Aksi 22 Mei berkumpul untuk unjuk rasa di depan gedung Bawaslu, Jakarta, 22 Mei 2019. Aksi ini merupakan bentuk menyikapi hasil rekapitulasi Pilpres 2019 oleh KPU RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

Di Pilpres 2014, KPU melakukan rekapitulasi suara pada sore hari, sementara Pilpres 2019 rekapitulasi suara dilakukan pada waktu dini hari.


Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

13 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

Imparsial menilai penempatan TNI-Polri di jabatan ASN akan mengancam demokrasi karena melegalisasi kembalinya dwifungsi ABRI.


Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN, Wapres Ma'ruf Amin dan Panglima Agus Subiyanto Bilang Begini

13 hari lalu

Ilustrasi Korpri atau PNS atau ASN. Shutterstock
Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN, Wapres Ma'ruf Amin dan Panglima Agus Subiyanto Bilang Begini

Wapres Ma'ruf Amin dan Panglima TNI Agus Subiyanto buka suara soal wacana personel TNI-Polri mengisi jabatan ASN.