Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPP Ungkap Pertimbangan Jokowi Pilih Ma'ruf Amin Jadi Cawapres

Reporter

image-gnews
Pasangan capres dan cawapres Jokowi - Ma'ruf Amin berdoa saat deklarasi di Gedung Joang 45 sebelum mendaftarkan diri ke kantor KPU, Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018. Keberangkatan Jokowi - Ma'ruf Amin ke KPU ditemani para ketua umum partai koalisi. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Pasangan capres dan cawapres Jokowi - Ma'ruf Amin berdoa saat deklarasi di Gedung Joang 45 sebelum mendaftarkan diri ke kantor KPU, Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018. Keberangkatan Jokowi - Ma'ruf Amin ke KPU ditemani para ketua umum partai koalisi. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Iklan
 

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy membeberkan akseptabilitas atau faktor penerimaan dari partai pendukung maupun presiden menjadi faktor penting Joko Widodo atau Jokowi akhirnya memilih Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin sebagai pendampingnya di pilpres 2019.

"Seluruh aspek tentu dipertimbangkan. Dan salah satu yang paling penting adalah faktor akseptabilitas. Baik penerimaan presiden dan juga partai pengusung," kata Romy di KPU RI, Jakarta pada Jumat, 10 Agustus 2018.

Baca: Hasil 4 Tahun Pimpin Pemerintahan, Jokowi: Ini Bukti, Bukan Fiksi

Sebelumnya, Jokowi sempat ditengarai mengalami deadlock saat memilih calon wakil presiden. Sebab semua partai menginginkan kadernya menjadi cawapres Jokowi. Romahurmuziy termasuk salah satu yang disodorkan dari partainya. Sementara Ma'ruf adalah tokoh nonpartai yang dianggap bisa diterima semua pihak.

Hal penting lainnya, kata Romy, Ma'ruf dinilai dapat menangkal berbagai ujaran kebencian dan SARA yang paling menonjol menggunakan agama, yang selama ini kerap ditujukan kepada Jokowi. "Jadi, dengan dipilihnya Kiai Ma'ruf Amin, publik bisa menilai, siapa yang bersama ulama dan siapa yang meninggalkan ulama," ujarnya.

Baca: Jadi Cawapres Jokowi, Ma'ruf Amin Tetap Sarungan?

Romy juga mengaku dirinya yang pertama kali menyodorkan nama Ma'ruf Amin kepada Jokowi sejak 3 Desember 2017. Menurut dia, pengetahuan Ma'ruf bisa dikatakan paripurna.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari sisi ekonomi misalnya, Romy mengatakan, Maruf Amin saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Syariah Nasional MUI. Ulama sepuh tersebut juga ikut terlibat sebagai dewan pengawas syariah di berbagai bank dan asuransi syariah, di antaranya di Bank Muammalat, Bank BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah.

Selain itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia itu mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2012 di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Baca: Wawancara Ma'ruf Amin: MUI Tidak Menolak Pemimpin Nonmuslim, Tapi

Dari sisi ekonomi, Romy melihat sosok Ma'ruf mewarnai seluruh spektrum politik yang ada di koalisi. Sehingga, Rais Aam PBNU ini dianggap sebagai titik temu dari berbagai spektrum. "Figur yang dipilih pasti merupakan figur yang merupakan titik temu atau merupakan melting pot dari seluruh partai politik dan dari seluruh kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Indonesia," ujarnya.

Jokowi mengumumkan Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya pada Kamis sore, 9 Agustus 2019. Pengumuman dilakukan di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta, dengan dihadiri para ketua umum dan sekjen koalisi Jokowi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

46 menit lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi


Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

1 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

Bos Freeport McMoran Richard C Adkerson didampingi CFO Kathleen L. Quirk dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bertemu Jokowi.


Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

1 jam lalu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan pandangan saat Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

KPU merespons soal dalil Ganjar-Mahfud soal Presiden Jokowi yang melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024.


Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

3 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

3 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

4 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

5 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

7 jam lalu

(Dari kiri ke kanan) Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) Anggota DPR RI Komisi VI periode 2019 - 2024, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Capres Terpilih Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan (istri AHY) saat menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

AHY bersyukur karena Prabowo menang, partainya kembali ke pemerintahan.


Istana Tegaskan Pemerintah Jokowi Bukan Pihak yang Terlibat Sengketa Pilpres di MK

7 jam lalu

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan Perselisihan Jasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis pagi, 21 Maret 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Istana Tegaskan Pemerintah Jokowi Bukan Pihak yang Terlibat Sengketa Pilpres di MK

Kubu 01 meminta MK menghadirkan beberapa menteri Jokowi di sidang sengketa Pilpres. Pihak Istana menilai tidak relevan.


Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

7 jam lalu

Pengendara melintas di depan landmark BSD CITY Jalan Raya Serpong, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.