Pilpres 2019, Jokowi Tak Lagi Menunggu Putusan MK

Presiden Joko Widodo berkunjung ke rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, 31 Oktober 2017. Kedatangan Jokowi untuk meminta JK menjadi saksi pernikahan putri Jokowi, Kahiyang Ayu. Foto-foto: juru bicara Wapres, Husain Abdullah.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak lagi menunggu hasil uji materi di Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden untuk mendaftarkan diri dalam pemilihan presiden 2019.

Baca: MK Diminta Segera Putuskan Uji Materi Masa Jabatan Wapres

"Kalau putusan MK enggak putus-putus, masa kami tunggu terus? Kan waktunya sudah mepet," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018.

Terkait siapa cawapres Jokowi, Pram berujar, publik akan mengetahuinya pada Kamis besok. "Karena ketua umum dan sekjen (sekretaris jenderal) partai pendukung itu harus tanda tangan siapa yang mau didukung," kata dia.

Baca: Cak Imin Sebut JK Pesaing Bila Uji Materi Perindo Dikabulkan MK

Rencananya, Jokowi segera mengumpulkan kembali para ketua umum dan sekretaris jenderal partai pendukungnya dalam waktu dekat. Waktu pertemuan, kata Pramono, esok atau lusa. "Kalau enggak besok malam, Kamis malam," tuturnya tanpa memberi tahu lokasi pertemuan.

Menurut Pramono, Jokowi kemungkinan akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari terakhir atau Jumat, 10 Agustus 2018. "Mengenai hari Jumat mendaftarnya, jam berapa, presiden yang tahu," ujarnya.

Baca: JK Soal Gugatan Masa Jabatan Wapres: Jangan Diputus Jam 12 Malam

Sebelumnya, Jokowi kerap menyatakan ingin Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali maju mendampinginya dalam pemilihan presiden 2019. Namun hal itu terbentur aturan konstitusi karena JK sudah menjabat sebagai wapres dalam dua periode.

Partai Persatuan Indonesia (Perindo), sebagai salah satu partai pendukung Jokowi, mendaftarkan uji materi Pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada 10 Juli lalu. Apabila MK mengabulkan gugatan itu, Kalla bisa mencalonkan lagi sebagai wakil presiden.

Baca juga: Ikut Gugatan Masa Jabatan Wapres JK Korbankan Masa Pensiun

Perindo mempermasalahkan pasal ini karena dianggap membatasi jabatan calon wakil presiden sebanyak dua periode, baik berturut-turut atau tidak. Hal ini dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 yang tak membatasi masa jabatan calon presiden dan calon wakil presiden yang dijabat dua periode dengan tidak berturut-turut.

Melalui kuasa hukumnya, Irman Putra Sidin, Jusuf Kalla mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi ini ke MK. Jokowi mendukung langkah JK tersebut.






Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

23 menit lalu

Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

Uji kelayakan calon Panglima TNI akan diisi dengan acara kunjungan ke rumah KSAL Laksamana Yudo Margono.


Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

1 jam lalu

Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

Jokowi menyebut Hadi merupakan mantan Panglima TNI, sehingga ia berharap ada ketegasan terhadap para mafia tanah sehingga masyarakat merasa aman.


KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

1 jam lalu

KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

Komisioner KPU mengatakan, putusan MK akan dijadikan rujukan dalam merancang peraturan teknis.


Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

1 jam lalu

Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

Jokowi menyebut persoalan suku yang berdiam di hutan Jambi itu bisa selesai karena Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto turun ke lapangan.


Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

3 jam lalu

Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

Jokowi akan menyerahkan secara langsung uang ganti rugi kepada korban Gempa Cianjur yang rumahnya rusak.


Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

4 jam lalu

Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

Suharso Monoarfa mengaku jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

5 jam lalu

UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

Kata Suharso, jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

6 jam lalu

Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari buruh menggelar demo menolak kenaikan UMP DKI Jakarta hingga pekan depan.


Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

6 jam lalu

Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

Johnny membenarkan adanya obrolan rambut putih dengan Prabowo itu. Ia menyebut rambut putih itu sebagai sebuah candaan antar menteri.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

6 jam lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.