Demokrat Bantah Pengaruhi Prabowo Soal Cawapres Usulan GNPF

Reporter

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kanan), memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan antara pimpinan partai Gerindra, PAN dan PKS di Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018. Dalam pertemuan tersebut, ketiga partai menyepakati koalisi dan menerima bergabungnya Partai Demokrat dalam koalisi ini. ANTARA/Muhammad Adimaja
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kanan), memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan antara pimpinan partai Gerindra, PAN dan PKS di Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018. Dalam pertemuan tersebut, ketiga partai menyepakati koalisi dan menerima bergabungnya Partai Demokrat dalam koalisi ini. ANTARA/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan partainya sama sekali tidak  mempengaruhi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengenai hasil rekomendasi Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) tentang calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilihan umum 2019. "Bagi kami, calon presiden memiliki kedaulatan memilih siapa cawapres-nya," ujar ujar Hinca kepada Tempo di kantor KPU RI, Jakarta pada Rabu dinihari, 1 Agustus 2018.

Hinca menanggapi pernyataan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri yang mengatakan Prabowo sedang berpikir ulang dengan bergabungnya Demokrat ke koalisi gawangan Prabowo itu. Prabowo, kata Salim Segaf Al Jufri, sudah menerima hasil rekomendasi Ijtima Ulama. “Tapi dengan bergabungnya Demokrat, tentu ada usulan lain dan pasti akan dibahas," ujar Salim di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018. Hinca membantah partainya memberikan usulan cawapres Prabowo.

Baca:
Koalisi SBY - Prabowo, JK: Tak Ada Kawan dan Lawan yang Abadi
Demokrat: Kami Dukung Prabowo, Insya Allah ...

PKS sampai saat ini berkukuh mengikuti hasil rekomendasi Ijtima Ulama yang merekomendasikan dua paket capres-cawapres. Dua paket yang direkomendasikan Ijtima Ulama itu yakni pasangan Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, serta Prabowo Subianto dan pendakwah Abdul Somad. 

Awalnya PKS mengajukan sembilan nama untuk capres dan cawapresnya. “Tapi kemudian muncul dua nama rekomendasi ulama ini, tentu kami terima," ujar Salim.

Baca:
Salim Segaf: Prabowo Pikir Ulang Cawapres ...
Pengamat: Keiginan Demokrat Ajukan AHY Sulit ...

Sebelumnya, Prabowo mengatakan tidak menutup kemungkinan membahas nama cawapres di luar rekomendasi Ijtima Ulama. Gerindra, kata dia, memperhatikan Ijtima Ulama. “Tetapi kami terbuka,” kata kata Prabowo di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin, 30 Juli 2018.  Dua nama itu sedang dibahas Gerindra.

Simak: Pertemuan SBY - Prabowo Kedua, Demokrat ...








ISESS Minta DPR Panggil Kepala BIN soal Aura Jokowi Pindah ke Prabowo

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan), Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kiri), Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (kedua kanan), dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (ketiga kiri)  meresmikan gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Papua, Selasa 21 Maret 2023. Pemerintah membangun PYCH sebagai ruang pengembangan kemampuan, kreativitas, dan pemberdayaan anak muda Papua di bidang ekonomi kreatif, pertanian, dan peternakan. ANTARA FOTO/Gusti Tanati
ISESS Minta DPR Panggil Kepala BIN soal Aura Jokowi Pindah ke Prabowo

ISESS mendesak Komisi I DPR seharusnya memanggil Kepala BIN Budi Gunawan untuk memberikan klarifikasi soal pernyataan Aura Jokowi Pindah ke Prabowo


NasDem Beda Pandangan dengan PKS dan Demokrat Soal Pengesahan UU Cipta Kerja

14 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
NasDem Beda Pandangan dengan PKS dan Demokrat Soal Pengesahan UU Cipta Kerja

Meski berada dalam Koalisi Perubahan, Fraksi NasDem tidak ikut Fraksi PKS dan Demokrat menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU. Kenapa?


Strategi Jokowi Pasangkan Prabowo dan Ganjar di Pilpres 2024

1 hari lalu

Menjelang Pemilu 2024, Presiden Jokowi mempertemukan dua kandidat capres, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, di pematang sawah di Kebumen, Jateng, Kamis, 9 Maret lalu. Duet baru yang direstui Jokowi?
Strategi Jokowi Pasangkan Prabowo dan Ganjar di Pilpres 2024

Jokowi mempertemukan dua kandidat capresn, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, menjelang Pilpres 2024.


PKS dan Demokrat Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang

1 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Rachmat Gobel (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS dan Demokrat Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang

Pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diwarnai penolakan dari Fraksi PKS dan Demokrat. Mengapa?


AHY Sambangi Anies Baswedan: Tukar Pikiran soal Kemajuan Bangsa dan Negara

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY bertemu bakal calon presiden Anies Baswedan di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Maret 2023. Foto Istimewa
AHY Sambangi Anies Baswedan: Tukar Pikiran soal Kemajuan Bangsa dan Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi rumah bakal capres Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus


Kepala BIN Sebut Aura Pak Jokowi Sebagian Pindah ke Prabowo

1 hari lalu

Kepala BIN Budi Gunawan.
Kepala BIN Sebut Aura Pak Jokowi Sebagian Pindah ke Prabowo

Kepala BIN Budi Gunawan menyebut sebagian aura Jokowi sudah pindah ke Prabowo saat peresmian Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Papua


Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Demokrat: Kegentingan Memaksa atau Kepentingan Penguasa?

1 hari lalu

Sejumlah anggota DPR RI saat mengikuti rapat Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan III tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 November 2023. Rapat paripurna tersebut mendengarkan pidato Pimpinan DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan III tahun Sidang 2022-2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Demokrat: Kegentingan Memaksa atau Kepentingan Penguasa?

Rapat paripurna DPR mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dua fraksi menolak.


Tok! DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang

1 hari lalu

Sejumlah massa buruh melakukan aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 28 Februari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tok! DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang

Pengesahan Perpu Cipta Kerja jadi undang-undang diwarnai walk out dari Fraksi PKS.


Kata Bamsoet dan Mahfud MD Soal Penundaan Pemilu, AHY: Apa Iya Ada Plt Presiden?

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi hormat kepada kader Partai Demokrat saat akan menyampaikan pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Dalam pidatonya AHY menyampaikan beberapa hal diantaranya ekonomi di Indonesia yang semakin sulit akibat tata kelola keuangan negara tidak dilakukan dengan baik serta isu penundaan pemilu 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Kata Bamsoet dan Mahfud MD Soal Penundaan Pemilu, AHY: Apa Iya Ada Plt Presiden?

Putusan PN Jakarta Pusat kepada KPU untuk penundaan Pemilu 2024, mengundang diskursus. Apa kata Bamsoet, Mahfud MD, dan AHY?


Demokrat Vs PDIP Soal Ketua MK Anwar Usman Masih Adik Ipar Jokowi

1 hari lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin jalannya sidang pengujian materiil UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan agenda pembacaan amar putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 31 Januari 2023. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak permohonan uji materiil Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait pernikahan beda agama yang diajukan pemohon Ramos Petege, seorang Katolik yang hendak menikahi seorang perempuan beragama Islam. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Demokrat Vs PDIP Soal Ketua MK Anwar Usman Masih Adik Ipar Jokowi

Demokrat berpesan agar Anwar Usman tidak manut kekuasaan. Sementara PDIP menegaskan tak akan ada konflik kepentingan, kendati Anwar masih ipar Jokowi.