TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyiapkan strategi jika komunikasi dengan Partai Gerindra untuk membentuk koalisi tak menemui kesepakatan untuk pemilihan presiden atau pilpres 2019. "Kami sebagai partai mengantisipasi kemungkinan tidak ada titik temu antara Gerindra dan PKS dengan poros umat," kata Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu, 28 Juli 2018.
Menurut Suhud, PKS dan Gerindra bisa batal berkoalisi jika partai pimpinan Prabowo Subianto itu tidak memenuhi syarat yang diajukan. PKS ingin kadernya atau calon yang diusungnya menjadi pendamping Prabowo.
Baca:
PKS Klaim Punya Kontrak Politik dengan Prabowo, Apa Isinya?
Presiden PKS Sohibul Iman Lusa Bertemu SBY, Ini Agendanya
Namun faktor penentunya tak hanya itu. Suhud mengatakan ada hal lain yang dipertimbangkan, apalagi selama ini komunikasi panjang sudah dibangun. "Intinya, ini jangan ibaratnya seperti pacarannya dengan siapa tapi menikahnya dengan siapa."
Suhud mengatakan PKS sudah menyiapkan tiga nama yang akan diajukan kepada anggota Koalisi Keumatan, yang terdiri atas Partai Gerindra, PKS, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan Partai Berkarya. Salah satunya Anies Baswedan. Khusus untuk nama Gubernur DKI Jakarta ini, PKS hanya mendorongnya maju sebagai calon presiden. "Kalau untuk calon wakil presiden, lebih baik di DKI saja," ujarnya.
Baca: Hidayat: PKS Belum Sepakat Soal Capres dari ...
Sosok lain yang akan ditawarkan PKS dalam Koalisi Keumatan adalah Chairul Tanjung dan Gatot Nurmantyo. Suhud mengaku sudah membicarakannya dengan Gatot, yang sudah menyanggupi untuk berpartisipasi di pemilihan presiden tahun depan.
Namun, kata Suhud, usul PKS masih harus dibahas dengan anggota koalisi. Meski yakin ketiga nama ini bisa menjadi titik temu di antara partai yang berpotensi berkoalisi, yaitu Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN), pembicaraan dengan sejumlah partai, menurut dia, masih sangat cair. Pertemuan-pertemuan antar-petinggi partai masih terus berlangsung.