KPU Belum Menerima Temuan 199 Bacaleg Bekas Koruptor dari Bawaslu

Reporter

Ilustrasi korupsi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asyari mengaku belum menerima daftar temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai bakal calon legislatif (bacaleg) mantan narapidana korupsi. Temuan Bawaslu itu berisi 199 mantan napi korupsi yang mendaftar sebagai caleg di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. "Saya belum tahu," ujar Hasyim di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 26 Juli 2018.

Menurut Hasyim, seharusnya Bawaslu menyerahkan daftar temuan itu ke KPU. Karena belum ada laporan mengenai caleg bekas koruptor, kata dia, KPU belum bisa mengambil tindakan. "Harusnya temuan itu disampaikan ke KPU. Setelah itu, KPU bisa lihat masukan dari Bawaslu, KPU harus ngapain," katanya.

Baca: Bawaslu Temukan 192 Bakal Caleg DPRD Bekas Napi Korupsi

Hasyim belum dapat memastikan apakah dari temuan 199 nama caleg eks koruptor ini sudah dikembalikan ke partai masing-masing. Namun dia menyebut bisa saja beberapa nama memang sudah dikembalikan ke parpol. "Ada kemungkinan (sudah dikembalikan)," ucapnya.

Bawaslu mengidentifikasi ada 199 bekas narapidana kasus korupsi mendaftar sebagai bakal calon legislatif DPRD provinsi, dan kabupaten kota. Mantan napi korupsi itu tersebar di 11 provinsi, 93 kabupaten, serta 12 kota di Indonesia.

Simak: KPU Resmi Melarang Eks Napi Korupsi Jadi Calon Legislatif

Dari catatan Bawaslu, sebaran caleg eks koruptor itu antara lain 26 berada di tingkat provinsi, 146 di kabupaten, dan 20 di kota, yang meliputi Provinsi Jambi, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, Riau, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, serta Sulawesi Utara.

Sebelumnya, KPU
telah selesai memverifikasi daftar caleg dan mengembalikan nama-nama mereka ke partai. Bagi nama caleg yang tak memenuhi syarat, termasuk mantan napi korupsi, KPU meminta partai untuk mengggantinya. "Kami akan serahkan kepada parpol untuk diperbaiki pada tanggal 22-31 Juli," kata Komisioner KPU Ilham Sahputra di kantornya, Jumat pekan lalu.






KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

1 jam lalu

KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

Komisioner KPU mengatakan, putusan MK akan dijadikan rujukan dalam merancang peraturan teknis.


KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

5 jam lalu

KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

KPU menyatakan keputusan pihaknya tak meloloskan Parsindo dalam tahap verifikasi administrasi sudah sesuai prosedur.


Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

Mafindo bersama AMSI, dan AJI berkomitmen untuk berkolaborasi melawan hoaks jelang Pemilu 2024.


Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

1 hari lalu

Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

Draf Perpu sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II. Tito menargetkan Perpu Pemilu rampung paling lambat pada Desember.


Perludem Sebut Tak Mudah Buktikan Kasus Suap Politik

10 hari lalu

Perludem Sebut Tak Mudah Buktikan Kasus Suap Politik

Perludem menyebut tak mudah mengusut kasus suap politik. Dulu sempat viral soal dugaan suap di Pemilu 2019, tapi isu itu menguap.


KPU: Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

11 hari lalu

KPU: Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

Menurut KPU, tak ada partai yang menguasai suara mayoritas dalam pemilu Malaysia kali ini.


KPU Komitmen Tak Ada Kecurangan Saat Perekrutan PPK dan PPS

13 hari lalu

KPU Komitmen Tak Ada Kecurangan Saat Perekrutan PPK dan PPS

KPU memiliki tim supervisi, tim inspektorasi, dan tim pemantauan pengawasan untuk mengatasi kecurangan.


Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Bawaslu

14 hari lalu

Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Bawaslu

Adanya Peraturan Bawaslu memberikan semangat kuat untuk mendorong pengawasan partisipatif


DPR dan Kemendagri Bahas Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Ditambah hingga Nomor Urut Parpol Tetap

16 hari lalu

DPR dan Kemendagri Bahas Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Ditambah hingga Nomor Urut Parpol Tetap

DPR menyatakan peran Perppu Pemilu penting dan strategis mengingat ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu


Polres Jaksel Siap Dukung KPU Jaga Keamanan Pelaksanaan Pemilu 2024

21 hari lalu

Polres Jaksel Siap Dukung KPU Jaga Keamanan Pelaksanaan Pemilu 2024

Selain Bhabinkamtibmas di setiap kelurahan, petugas patroli juga disiapkan untuk mendukung tugas-tugas KPU Jaksel menjelang Pemilu 2024.