TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin koalisi untuk pemilihan presiden atau Pilpres 2019 terbentuk sebelum Juli 2018. PKS berencana mengumumkan nama pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang akan diusung sebelum tanggal tersebut.
Baca: Jika Kadernya Tak Dipilih Prabowo, Militansi PKS Bakal Turun?
Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal mengatakan rencana ini merupakan aspirasi pengurus, kader, hingga simpatisan PKS saat rapat pimpinan nasional (rapimnas) kemarin. Mereka ingin akhir Juli koalisi dan penetapan pasangan calon tidak dilakukan di akhir pendaftaran Pilpres.
Menurut Mustafa, para kader PKS ingin bekerja lebih cepat. "Penetapan lebih awal akan memberikan waktu yang lebih leluasa bagi kader PKS untuk bekerja mensukseskan capres dan cawapres yang diusung. Kami bisa bergerak di tingkat akar rumput lebih dini," kata Mustafa di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin, 23 Juli 2018.
Pergerakan lebih awal dinilai perlu meski Mustafa melihat mesin partai sudah berjalan dengan baik. Melihat dari hasil pemilihan kepala daerah (pilkada), PKS semakin yakin kokohnya tim pemenangan di daerah-daerah.
Mustafa menuturkan PKS terus berkomunikasi dengan partai politik untuk membangun koalisi. Selain Partai Gerindra, PKS membuka diri kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat. Selama sepekan ini, PKS akan bergerilya menemui para pemimpinan partai.
Simak juga: Pertemuan SBY - Prabowo, Gerindra: Kami Tidak Tinggalkan PKS
Menurut Mustafa, komunikasi akan terus dilakukan hingga mitra memenuhi permintaan PKS. "Kami ingin membangun mitra koalisi yang menjamin kader PKS bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dalam Pilpres 2019," katanya.
