Sandiaga Ajak Referendum Ekonomi di 2019 dengan konsep BICARA
Reporter
Dewi Nurita
Editor
Syailendra Persada
Kamis, 22 November 2018 19:26 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia mereferendum kebijakan ekonomi pada 2019. “Tahun 2019 sudah saatnya menjadi tahun referendum ekonomi. Perkuat kebijakan. Jangan sampai tahun ke depan masih disebut the country of the future,” kata Sandiaga, Kamis, 22 November 2018.
Baca: Sandiaga: Kami Tidak Anti-Asing, Boleh Kerja Sama dengan Asing
Salah satu kritik yang disampaikan Sandiaga terhadap perkonomian Indonesia adalah kebijakan yang dibuat selalu berubah-ubah sehingga berdampak terhadap dunia bisnis, investasi, dan masyarakat secara luas. Untuk merumuskan referendum kebijakan ekonomi tersebut, Sandi menekankan pentingnya dialog antara pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya agar menghasilkan kebijakan yang tepat.
Ia mengatakan bahwa untuk kebijakan publik yang baik harus bicara terlebih dahulu. Sandiaga kemudian menjelaskan kata BICARA tersebut menjadi 6 pedoman kebijakan publik, yakni Beneficial (menguntungkan), Impacfull (berdampak), Clear (jelas), Applicable (dapat dijalankan), Reasonable (masuk akal), dan Acceptable (dapat diterima).
Pro Bisnis adalah kebijakan di mana pemerintah memberikan preferensi kepada badan usaha tertentu, sedangkan Pro Market adalah kebijakan yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha. "Pro Bisnis bukan kebijakan yang tepat karena tidak mendorong perusahan untuk menjadi lebih kompetitif,” ujar Sandiaga Uno.
Untuk itu, kata dia, semua pelaku usaha termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta dan usaha menengah dan kecil (UMKM) harus menjadi lokomotif perekonomian Indonesia di masa depan. Sandiaga juga menepis persepsi sejumlah pihak bahwa dirinya dan Prabowo Subianto adalah anti asing.
Simak: Sandiaga Kritik Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi
Sandiaga menambahkan, kebijakan publik yang baik juga penting untuk pemberantasan korupsi. Melalui kebijakan publik yang baik, potensi korupsi dapat diminimalisir dari awal. “Korupsi itu ada di hilir dan kebijakan publik itu adalah hulunya. Jika hulunya sudah baik, maka hilirnya akan ikut baik,” kata Sandiaga.